- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN 2024, Sulbar Masuk Urutan Kelima Tertinggi Ketidaknetralan ASN
Pemprov Sulbar

ANALOG NEWS - Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024, di Hotel The Stones Legian Bali, Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Selasa 6 Februari 2024.
Mengusung tema "Mewujudkan Netralitas ASN dalam Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia".
Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk mensukseskan Pemilu di 2024 ini. BKN RI juga menekankan kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin.
Baca Lainnya :
- FGD Pemprov Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Dorong SDM Unggul Sejak Dini0
- Bantu Pulangkan Jenazah Warga Desa Siraun, Prof Zudan Instruksi Perbaikan Jalan Tiga Desa di Kalumpa0
- Penilaian Kepatuhan Kategori Hijau, Pemprov Sulbar Terima Penghargaan dari Ombudsman RI0
- Kemendagri, BKN, dan KASN Menyetujui Usulan Promosi, Mutasi, dan Demosi Pemprov Sulbar0
- Masjid Muhammad Ceng Ho Diresmikan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh0
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ternyata setelah di tracking, Sulbar masuk urutan kelima tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN.
"Nanti kita akan cari tau siapa saja yang diantara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan," tegas Idris.
Idris juga mengatakan, dari rakor itu juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan KASN, tentang isu-isu strategis termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di tahun 2024. Namun, Ia mengungkapkan, persoalan sejumlah di daerah adalah ketersediaan biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian.
"Saya kira ini adalah permasalahan nasional. Dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, KASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. Kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, kita akan angkat, paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu," jelasnya.
Rakor itu dihadiri Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas secara daring, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. (adv)










.jpg)
