Breaking News
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Perusda Dirancang Buka SPBU, Ini Respon Menarik dari DPRD Kaltim

Keterangan Gambar : Ilustrasi Antrean Panjang Kendaraan di salah satu area SPBU. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai titik di Kalimantan Timur (Kaltim). Menanggapi fenomena ini, muncul gagasan agar Perusahaan Daerah (Perusda) turut mendirikan SPBU sebagai alternatif solusi untuk meredakan masalah distribusi bahan bakar.
Jahidin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan dukungan optimis namun realistis terhadap gagasan tersebut.
“Bisa jadi ini solusi yang layak untuk dicoba,” ujarnya penuh pertimbangan.
Jahidin menilai, keterlibatan Perusda berpotensi mengurai simpul persoalan distribusi BBM yang kerap membebani masyarakat di Kaltim.
Namun, menurut Jahidin, keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada sinergi antar elemen pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Ini terlepas dari kebijakan siapa. Kita lihat nanti siapa Gubernur yang baru,” katanya, menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang solid dalam menggerakkan visi ini.
Jahidin juga menekankan bahwa DPRD harus menjadi motor penggerak dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini, bersama dengan mitra strategis lainnya.
“Semua harus bersinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Samarinda, Jahidin yakin bahwa sebuah solusi yang dirancang dengan melibatkan berbagai pihak akan lebih kokoh dan berjangka panjang.
“Itu kan satu mata rantai tidak terpisahkan untuk menentukan kebijakan pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya, mengakhiri percakapan dengan keyakinan bahwa sinergi antar pihak dapat mengatasi masalah BBM di Kaltim. (Fai/Adv/DPRDKaltim)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpg)
