ANALOGNEWS.id, Samarinda - Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025-2026 mendatang, Kota Samarinda mengalami beberapa tantangan, di antaranya penambahan bangunan untuk ruang belajar yang dinilai sangat penting. Sebab, jumlah lulusan SD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kuota yang dibutuhkan oleh SMP.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronni Pasie merespon hal ini, dia mengaku khawatir jika kondisi seperti ini terus-terusan terjadi.

Pria yang akrab disapa Novan ini juga mempertanyakan kesiapan sistem SPMB, khususnya terkait keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang ada di Kota Tepian. Terlebih, lulusan SD setiap tahunnya  terus bertambah, bahkan mencapai 10 ribu calon pendaftar ke tingkat SMP.

“Sementara, sekolah negeri tingkat SMP hanya mampu menampung sekitar 9 ribu lebih. Sehingga masih ada sekitar 800 siswa yang belum terakomodir,” terang Novan.

Dia bilang kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, sebab berkaitan dengan sistem pendidikan di Samarinda yang akan memberi pengaruh terhadap geerasi penerus. Maka itu, ia mendorong pemerataan distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu saja.

“Ini juga menjadi perhatian kita, karena masih banyak yang belum terakomodir,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga di awal tahun mata pelajaran 2025-2026 nanti, tidak lagi membebankan murid untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebab, Pemkot akan mencetak langsung LKS untuk mengurangi beban yang ditanggung orang tua.

Terlebih, sistemnya nanti by name by address, sehingga kebutuhan buku akan disesuaikan dengan jumlah murid.

“Kita akan maksimalkan menggunakan dana BOSNAS untuk membiayai kebutuhan buku wajib itu,” tandasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)