- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Kritik Baharuddin Muin, Pemprov Kaltim Diminta Responsif Atasi Pengangguran

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. (Foto: HUMAS Sekretariat DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, melayangkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai kurang responsif dalam menghadapi masalah pengangguran.
Menurutnya, lambannya langkah pemprov dapat memperburuk penurunan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Baharuddin menyoroti masih banyaknya warga Kaltim yang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Ia meminta pemprov segera mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
“Harus ada perhatian khusus pada sektor mana yang bisa menjadi peluang, mana yang bisa menyerap tenaga kerja," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Salah satu sektor yang menjadi andalan di Kaltim adalah perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sektor perdagangan mencatat penyerapan tenaga kerja tertinggi dengan 367.785 pekerja pada Februari lalu, setara dengan 20,33 persen dari total angkatan kerja di provinsi ini.
Namun, Baharuddin menilai bahwa sektor perdagangan saja tidak cukup. Ia mengharapkan Pemprov Kaltim mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.
Menurutnya, upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar masyarakat Kaltim mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
"Pemprov juga harus proaktif membaca peluang usaha yang ada, sehingga lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak dan lebih optimal," tambahnya.
Kritik ini sekaligus menjadi seruan bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kaltim. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan keselarasan antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja lokal. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
