- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Kebijakan Libur Sekolah Selama Ramadan, Dewan Ssamarinda Sebut Bisa Diterapkan Fleksibel

Keterangan Gambar : Ilustrasi kegaiatan belajar mengajar di sekolah. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, memberikan tanggapannya mengenai surat edaran libur sekolah selama bulan Ramadan 2025.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut masih perlu dipantau dan dikaji lebih lanjut, karena regulasi dan petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian terkait hal tersebut belum sepenuhnya diterbitkan.
“Kebijakan ini belum diterapkan sepenuhnya di lapangan. Berdasarkan penjelasan dari menteri, siswa tidak akan diliburkan penuh selama Ramadan. Artinya, pembelajaran tetap berjalan, meskipun ada penyesuaian untuk bulan Ramadan nantinya," jelas Ismail sapaan akrabnya.
"Kami masih menunggu juknis yang jelas, dan berharap sekolah bisa menyesuaikan apabila ada perubahan kebijakan,” tambahnya.
Dirinya menekankan bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan yang fleksibel akan lebih mudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Ismail berharap regulasi yang diterapkan memungkinkan adanya opsi-opsi yang bisa dipilih oleh sekolah agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan lebih efektif.
“Karakteristik sekolah satu dengan lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu, memberikan opsi fleksibel akan lebih baik, karena sekolah dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi mereka, sehingga lebih mudah diterapkan,” terangnya.
Lebih lanjut kata Ismail, mengingatkan agar kebijakan ini tetap fokus pada kegiatan pembelajaran yang relevan dengan suasana Ramadan. Dirinya menyarankan agar sekolah tetap menyelenggarakan program-program seperti pesantren Ramadan atau kegiatan yang menekankan pada aspek ibadah bagi siswa, terutama bagi yang beragama Islam.
“Kami berharap kebijakan ini tidak memutuskan libur total, namun tetap memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang menguatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ramadan harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran spiritual yang mempererat hubungan siswa dengan agama,” ucapnya.
Ismail optimistis bahwa jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, bulan Ramadan akan menjadi momentum yang bermanfaat bagi siswa, tidak hanya dalam penguatan spiritual tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan lebih bermakna.
"Pihaknya akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
