- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Kebijakan Libur Sekolah Selama Ramadan, Dewan Ssamarinda Sebut Bisa Diterapkan Fleksibel

Keterangan Gambar : Ilustrasi kegaiatan belajar mengajar di sekolah. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, memberikan tanggapannya mengenai surat edaran libur sekolah selama bulan Ramadan 2025.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut masih perlu dipantau dan dikaji lebih lanjut, karena regulasi dan petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian terkait hal tersebut belum sepenuhnya diterbitkan.
“Kebijakan ini belum diterapkan sepenuhnya di lapangan. Berdasarkan penjelasan dari menteri, siswa tidak akan diliburkan penuh selama Ramadan. Artinya, pembelajaran tetap berjalan, meskipun ada penyesuaian untuk bulan Ramadan nantinya," jelas Ismail sapaan akrabnya.
"Kami masih menunggu juknis yang jelas, dan berharap sekolah bisa menyesuaikan apabila ada perubahan kebijakan,” tambahnya.
Dirinya menekankan bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan yang fleksibel akan lebih mudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Ismail berharap regulasi yang diterapkan memungkinkan adanya opsi-opsi yang bisa dipilih oleh sekolah agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan lebih efektif.
“Karakteristik sekolah satu dengan lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu, memberikan opsi fleksibel akan lebih baik, karena sekolah dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi mereka, sehingga lebih mudah diterapkan,” terangnya.
Lebih lanjut kata Ismail, mengingatkan agar kebijakan ini tetap fokus pada kegiatan pembelajaran yang relevan dengan suasana Ramadan. Dirinya menyarankan agar sekolah tetap menyelenggarakan program-program seperti pesantren Ramadan atau kegiatan yang menekankan pada aspek ibadah bagi siswa, terutama bagi yang beragama Islam.
“Kami berharap kebijakan ini tidak memutuskan libur total, namun tetap memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang menguatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ramadan harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran spiritual yang mempererat hubungan siswa dengan agama,” ucapnya.
Ismail optimistis bahwa jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, bulan Ramadan akan menjadi momentum yang bermanfaat bagi siswa, tidak hanya dalam penguatan spiritual tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan lebih bermakna.
"Pihaknya akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
