ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Dengan populasi mendekati empat juta jiwa, Kalimantan Timur (Kaltim) kini dihadapkan pada tantangan serius dalam sektor kesehatan. Andi Satya Adi Saputra, Anggota DPRD Kaltim sekaligus seorang dokter dan pengajar, baru-baru ini angkat bicara soal minimnya tenaga medis di provinsi ini, mengungkapkan kekhawatiran yang kian mendalam atas keterbatasan dokter di Benua Etam.

“Kita baru memiliki sekitar 2.000 dokter, hanya separuh dari jumlah ideal menurut standar WHO,” ungkap Andi Satya, politisi Partai Golkar yang juga aktif bersuara soal isu-isu kesehatan di Kaltim.

Berdasarkan rekomendasi WHO, seharusnya ada satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 4 juta, Kaltim idealnya memerlukan sekitar 4.000 dokter.

Namun, jumlah dokter yang jauh dari cukup hanyalah salah satu sisi dari masalah ini. Andi menyoroti tantangan distribusi tenaga medis yang tidak merata di Kaltim.

“Sekitar 80 persen dokter terkonsentrasi di tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,” jelasnya. “Sementara itu, daerah-daerah lainnya minim tenaga medis,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dari sekitar 2.000 dokter yang ada, sebanyak 800 di antaranya adalah dokter spesialis, yang sebagian besar lebih memilih menetap di kota-kota besar dengan fasilitas dan kesejahteraan yang lebih memadai.

Andi Satya menilai kondisi infrastruktur dan sarana kesehatan di daerah terpencil menjadi faktor yang membuat dokter enggan bertugas di wilayah pedalaman.

“Sulit untuk menyalahkan dokter yang memilih tinggal di kota besar, karena akses jalan menuju daerah terpencil sulit, dan fasilitas kesehatan pun masih sangat terbatas,” ujarnya.

Menurut Andi Satya, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan ini. Ia menegaskan bahwa solusi ada pada peningkatan infrastruktur kesehatan serta jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.

“Jika fasilitas yang memadai tersedia, kita akan lebih mudah mendorong para dokter mengambil peran di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Krisis ini menuntut perhatian segera dari pemerintah. Tanpa tindakan yang jelas, kesenjangan layanan kesehatan di Kaltim berisiko memperlebar jurang antara perkotaan dan pedalaman, yang akan terus menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata. (Fai/Adv/DPRDKaltim)