ANALOGNEWS.id - Petani sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai merasakan dampak dari kebijakan pemerintah soal larangan untuk ekspor CPO, minyak goreng, RBD (refined, bleached, and deodorised) palm oil, dan RBD palm olein yang diberlakukan sejak 28 April 2022

Salah seorang petani di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan kegelisahannya imbas dari kebijakan itu. Dia mengatakan, sawit hasil panen mereka tak dapat dijual. 

"Tidak ada pembeli, jadi sudah dua mingguan ini kami belum panen," kata Rahman saat di temui pada Sabtu, (7/5/2022). 

Baca Lainnya :

• KPK Rilis Harta Bakal Capres 2024, Anies Paling Miskin Sandi Terkaya0
• Bambang Brojonegoro Ditunjuk Jadi Ketua Tim Penasihat Transisi Pemindahan IKN0
• Skema Penetapan Endemi Covid-19 Menunggu Hasil Evaluasi Pasca Mudik Lebaran0
• H+3 Lebaran, Pemkot Samarinda Bersih-Bersih Pasar Tradisional0
• Kasus Hepatitis Akut Misterius, Ini Kata Kemenkes0

Dia menyampaikan, sejak larangan ekspor itu diberlakukan para pengepul mulai enggan membeli sawit hasil panen mereka. Sehingga, beberapa petani, kata dia mengalami kerugian, karena sawit yang telah dipanen rusak tak terjual. 

Bahkan, kata Rahman, sejak sebelum lebaran para pengepul di daeranya tidak membeli sawit petani. Imbasnya, uang untuk berlebaran pun tak mereka dapatkan. 

"Kami dukung jika kebijakaan ini untuk menghindari kelangkaan minyak goreng, tapi perhatikan kami (petani sawit)," ujarnya.

Sebelum adanya larangan ekspor sawit, harga beli tandan buah segar (TBS) dari pengepul mencapai Rp2.900. Namun harga TBS turun drastis menjadi Rp1.800 setelah kebijakan itu diberlakukan. (*/An)