- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD PPU Gelar Pelantikan Pimpinan Baru, Fokus Segera Bahas APBD dan Perda

Keterangan Gambar : Pelantikan pimpinan DPRD PPU periode 2024-2029. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna istimewa di Gedung Paripurna, Jalan Provinsi KM 9, pada Senin (30/09/2024).
Acara tersebut menandai pelantikan pimpinan DPRD PPU periode 2024-2029, sebagai langkah baru untuk meningkatkan kinerja legislatif di PPU.
Raup Muin dari Partai Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua DPRD PPU, didampingi Syahrudin M Noor dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I, dan Andi Muhammad Yusuf dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua II.
Pengambilan sumpah ini diharapkan memberikan sinyal positif terhadap kolaborasi tiga partai besar dalam memajukan daerah.
"Alhamdulillah, proses ini telah rampung. Pimpinan definitif kini hadir dari Partai Gerindra, Demokrat, dan Golkar," kata Raup Muin, Ketua DPRD yang baru saja dilantik.
Setelah pelantikan, Raup Muin memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang meliputi pembentukan tim kerja, tata tertib, dan kode etik.
Ia menegaskan bahwa waktu sangat terbatas sehingga berbagai pembahasan, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengesahan peraturan daerah (Perda), harus segera diselesaikan sebelum akhir tahun.
"Kita perlu bergerak cepat. Penyusunan fraksi-fraksi baru akan sedikit banyak mengikuti pola periode sebelumnya, yang akan mempercepat proses penyusunan AKD," ungkapnya. (*)










.jpg)
